Indonesia Suarakan Implementasi Agenda 2030 pada Sidang Regional PBB Asia Pasifik

SIDANG Komisi ke-72 United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) telah berlangsung sejak Minggu (15/5) dan berakhir pada hari ini, Kamis (19/5) di Bangkok. Tema sidang tahun ini adalah “Science, technolgy and innovation for sustainable development”.

Sidang telah mengesahkan 12 resolusi yang digunakan untuk memberikan arahan dan kebijakan strategis bagi program kerja UN-ESCAP ke depan.

Indonesia juga menyampaikan resolusi terkait penguatan dan perubahan statuta “Centre for Alleviataion of Poverty through Sustainable Agriculture” yang merupakan Pusat kajian pengentasan kemiskinan melalui pertanian untuk Asia dan Pasifik yang berlokasi di Bogor.Sidang dihadiri wakil-wakil dari Pemerintah negara-negara Asia dan Pasifik, organisasi internasional dan lembaga terkait lainnya.

Delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya menyampaikan pidatonya dengan menegaskan bahwa 2016 merupakan tahun awal untuk mengimplementasikan kesepakatan dunia yang tertuang dalam Agenda 2030 untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Selain itu, Kepala BMKG juga menegaskan pentingnya permbangunan serta pengembangan ilmu dan teknologi dalam pencapaian tujuan SDGs, terutama dalam konteks nasional.

SDGs memiliki 17 tujuan utama dan 169 target guna pencapaian tujuan-tujuan pembangunan hingga 2030 dan juga untuk meneruskan tujuan pembangunan setelah berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

Komitmen Indonesia ini melanjutkan usaha pencapaian pembangunan berkelanjutan yang ditegaskan Kepala BMKG pada Sidang UN-ESCAP dalam pidatonya, termasuk rencana pembentukan Sekretariat Nasional untuk mengimplementasikan SDGs dengan peraturan terkait.

Di sela sidang Komisi ini, Kepala Badan BMKG menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara BMKG dan UN-ESCAP, yang pada dasarnya menjadikan BMKG menjadi Pusat Regional kawasan Asia Pasifik untuk peningkatan kapasitas pemantauan resiko dan peringatan dini bencana alam dalam kaitan perubahan iklim dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Dengan penandatanganan MoA ini, Pemerintah Jepang telah menyediakan dana sebagai bentuk kerja sama triangular antara Indonesia, Jepang dan UN-ESCAP.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Duta Besar Dewa Made Juniarta Sastrawan yang juga merupakan Alternate Ketua Delegasi Indonesia pada sidang Komisi tahun ini juga mengadakan pertemuan Bilateral dengan Executive Secretary UN-ESCAP Shamsad Akhar.

Duta Besar Made Sastrawan dan Shamsad Akhtar membahas perlunya kerja sama antara Indonesia dan UN-ESCAP dalam mengembangkan peningkatan kapasitas bagi negara-negara Asia dan Pasifik khususnya dalam penanganan transportasi dan interkonektifitas.

Dalam kesempatan pertemuan bilateral tersebut Dubes Made Sastrawan juga menginformasikan Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Transportasi dalam kerangka Asia Europe Meeting (ASEM).

Selain itu, pertemuan tersebut juga digunakan untuk membicarakan mengenai lembaga Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) yang berpusat di Bogor, Indonesia dan usaha untuk meningkatkan peran Pemerintah Indonesia pada CAPSA.

Di samping itu, Kepala Badan BMKG juga menjadi pembicara utama pada dua side-eventsecara terpisah di sela sidang, yaitu “Building Regional Tsunami Awareness” yang diorganisir oleh Pemerintah Jepang, dan “Transforming Adversity into Disaster and Climate Resilience” oleh Pemerintah Fiji.

Pada dasarnya, Indonesia diakui telah memiliki banyak pengalaman dan kemampuan dalam mendeteksi melalui sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai bencana alam.

Kontribusi dan peran Indonesia dalam hal pengembangan kapasitas untuk regional Asia dan Pasifik juga diakui sebagai bentuk dalam kerangka kerjasama selatan-selatan, termasuk bantuan konkrit dari Pemerintah Indonesia kepada Fiji dalam recovery phase terhadap penanganan bencana Cyclone Winston yang menimpa Kepulauan Fiji pada Februari 2016 lalu.

Delegasi RI pada Sidang Komisi ke-72 ini diwakili oleh pejabat dari BMKG, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Bangkok. (RO/OL-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/read/46222/indonesia-suarakan-implementasi-agenda-2030-pada-sidang-regional-pbb-asia-pasifik/2016-05-19 , Kamis, 19 Mei 2016 14:01 WIB Penulis: Basuki Eka Purnama